Sejarah mencatat sejumlah kasus di mana organisasi kemanusiaan menghadapi tekanan politik yang mengancam integritasnya. Salah satunya terjadi selama Perang Saudara Nigeria (1967–1970), atau dikenal sebagai Perang Biafra. Palang Merah Internasional dituduh memihak kelompok tertentu, sehingga operasi kemanusiaan terganggu dan memicu eskalasi konflik. Contoh lainnya adalah di Darfur, Sudan, pada 2003–2004. Bulan Sabit Merah Sudan dituding berkolaborasi dengan pemerintah, sehingga kelompok pemberontak menolak akses bantuan. Sementara itu, dalam krisis Suriah yang dimulai pada 2011, Palang Merah Suriah sempat diragukan netralitasnya, yang mengakibatkan operasi organisasi terbatas di beberapa wilayah.

Di Indonesia, rumor politisasi PMI bukan kali pertama terjadi. Di tengah dinamika politik menuju Pemilu 2029, strategi politik bansos dan pencitraan sering kali menjadi senjata kandidat tertentu. Politisasi bantuan kemanusiaan atau lembaga seperti PMI akan berisiko besar, terutama dalam konteks kepercayaan publik. Ketika masyarakat mulai mengasosiasikan PMI dengan kepentingan politik kandidat tertentu, kepercayaan terhadap bantuan dan organisasi dapat runtuh. Hilangnya kepercayaan ini berdampak langsung pada pengurangan donasi masyarakat serta dukungan dari komunitas internasional.

Selain itu, organisasi palang merah atau bulan sabit merah yang ditarik ke ranah politik cenderung memicu polarisasi masyarakat. Politisasi seperti ini mengaburkan tujuan kemanusiaan, menciptakan persepsi bahwa bantuan hanya diberikan kepada kelompok tertentu atau untuk menarik simpati konstituen. Dalam situasi bencana, efek domino dari hilangnya netralitas dapat memperburuk keadaan korban yang seharusnya menjadi prioritas utama.